BlogSyariah

Mendagri : Perda Jilbab Aceh Melanggar HAM, Harus Dicabut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mencabut peraturan daerah (perda) yang dianggap berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang seperti perda kewajiban menggunakan Jilbab bagi wanita di Aceh.

Tjahjo menganggap perda kewajiban Jilbab bagi wanita di Aceh melanggar HAM, mengingat tidak semua wanita Aceh beragama Islam.

Pemda Aceh mengeluarkan aturan wajib memakai jilbab bagi wanita, sementara masyarakat di Aceh ada yang beragama non muslim. ” ujar Tjahjo sebagaimana dilansir inilah, selasa(23/2/2016).

Sebelum melakukan pencabutan perda Jilbab Aceh, kementerian dalam negeri akan meminta pemerintah setempat untuk memgoreksi kembali perda tersebut.

Kalau batas waktu sampai gubernur belum melaksanakan, ya Kemendagri punya salinannya, langsung kami coret, ada kewenangan tapi kami menghargai daerah itu,” tegas Tjahjo.

 

Sumber: Islamedia

2 thoughts on “Mendagri : Perda Jilbab Aceh Melanggar HAM, Harus Dicabut

  1. Herannya dimana-mana di Indonesia jika ada razia narkoba selalu didominasi orang aceh (maaf bukan sara ini kenyataan) yg terlibat. Padahal di daerah aceh diterapkan hukum sariah atau hukum islam. Seharusnya di perantauan orang aceh harus memberi contoh sebagai teladan yg terkenal daerahnya serambi Mekkah. Namun boro boro beri contoh baik malah itulah yg terjadi terlibat narkoba. Contoh paling nyata bukan mengada-ada kampung aceh di batam dikenal sebagai sarang narkoba juga ada judi sehingga polisi sering merazia dan menangkap pelakunya yg mayoritas orang aceh. Di daerahnya aceh alim karena hukum syariah tapi keluar dari aceh kelakuan tak menggambarkan dari serambi mekkah

    1. Betul mas, jadi pemerintah tidak harus mencabut aturan pakai jilbabnya, tapi yang lebih penting adalah ‘mengusir’ ganja dari negri serambi mekkah…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *